(Jakarta, 29 April 2012). Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Penghidupan yang layak ini termasuk didalamnya hak kedaulatan rakyat atas pangannya. Pangan adalah hak setiap warga negara, dan Negara wajib memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan pangan setiap rakyat Indonesia. Namun hingga saat ini, hak tersebut masih tidak memenuhi prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi peran Negara yaitu dilindungi, dihormati dan  memenuhi hak warga negara.

Untuk Disiarkan Segera

Buruh Migran Indonesia Rentan Trafficking, Implementasi UU PTPPO Lemah

87.94 % Kasus Trafficking Indonesia terjadi di Malaysia

Baru saja Indonesia 'merayakan' diratifikasinya Konvensi Migran 1990, kita kembali dikejutkan oleh berita meninggalnya tiga orang Buruh Migran Indonesia di Malaysia. Pasalnya, Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Noon (28), diduga menjadi korban penjualan organ. Sebagaimana yang dikutip oleh berbagai media, di jasad ketiga korban terdapat jahitan, di dada bagian atas, dekat lengan kanan ke kiri, lurus melintang. Tak hanya itu, terdapat juga jahitan di dada hingga tengah perut di bawah pusar, yang menyambung jahitan dada atas. Sementara, kondisi mata korban terjahit.

Sejengkal Tanah tumpah darah kami.......

Adalah tantangan yang tidak ringan tentunya bagi Pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya agraria melalui program pembangunan pertanian, perkebunan, dan sebagainya,  untuk mengangkat kesejahteraan rakyat tani, nelayan, termasuk masyarakat adat, dari jurang pemiskinan, kelaparan dan penindasan  akibat konflik agraria.  BPS (2012) mengumumkan bahwa per September 2011 masih ada  29.89 juta penduduk berada dalam kondisi miskin dengan komposisi penduduk miskin pedesaan sebanyak 18.94 juta jiwa dan 10.95 juta penduduk miskin perkotaan. Jumlah penduduk yang rentan miskin sebanyak 27.82 juta jiwa.

Sejak tahun 1993, Solidaritas Perempuan (SP) secara konsisten berjuang untuk Perlindungan Buruh Migran Perempuan dan keluarganya. Berbagai strategi telah dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, ataupun bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, untuk  mendorong dan mendesak Ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990).