Gaung Tuntutan Ratifikasi Konvensi  PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990) terus disuarakan oleh Masyarakat Sipil. Seruan pada pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi tersebut bahkan sudah bergulir sejak kemunculannya di tahun 1990. Sayangnya, hingga 21 tahun kemudian, Indonesia belum juga meratifikasi Konvensi Migran 1990

Tentara Nasional Indonesia dan Polisi lagi-lagi melakukan kekerasan dan pembantaian. Pada 24 Desember 2011, mereka menembaki warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) saat melakukan aksi damai sejak empat hari lalu di pelabuhan Sape.  Mereka menolak hadirnya tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN). Pemerintah justru mengerahkan pasukan Brimob beserta perlengkapan anti huru hara, yang justru menembaki mereka pagi tadi. 3 orang meninggal, dan 9 lainnya kritis. Ini menandai puncak konflik antara pemerintah, perusahaan dan korporasi bekerjasama melawan warga negara sepanjang 2011.

21 tahun telah berlalu sejak lahirnya Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Seluruh Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990). Hari ini, kita masih menyaksikan, berbagai kekerasan dan pelanggaran hak-hak Buruh Migran Perempuan terus terjadi. Buruh Migran Perempuan terus saja mengalami kerentanan, sejak mereka keluar dari rumah, menjalani tahap pra pemberangkatan, pada tahap penempatan, bahkan hingga tahap kepulangan.

Pada hari Jum'at, 16 Desember 2011, Sidang Paripurna DPR-RI telah mengesahkan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (RUU-PTuP) menjadi Undang-undang. RUU ini telah mendapatkan banyak kritik dan penolakan dari masyarakat sipil karena substansi RUU ini dinilai sarat dengan kepentingan asing dan lebih berpihak pada kepentingan investasi skala besar, dengan mengesampingkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap konflik agraria.