Perempuan Buruh, Mendesak Pemerintah Sulawesi Selatan atas Pengakuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak.

Siaran Pers Peringatan Hari Buruh Sedunia
Untuk disiarkan segera

Makassar,  1  Mei  2018.  Memperingati  Hari  Buruh  Internasional,  Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mammiri sebagai salah satu organisasi perempuan di Sulsel bersama perempuan buruh kembali menyampaikan pandangan dan tuntutannya kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Selatan untuk mengambil tindakan nyata dalam memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi perempuan buruh, khususnya perempuan buruh migran, buruh perkebunan monokultur, Pekerja Rumah Tangga Migran, Perempuan Buruh Tani dan buruh nelayan di pelelangan ikan.

Pengalaman SP Anging Mammiri sejak berdirinya (2000) sampai sekarang bekerja bersama perempuan  akar rumput  menunjukkan  fakta  bahwa  kerentanan  perempuan  buruh  tidak terlepas dari factor pemiskinan akibat sistem negara dan non negara yang mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan perempuan dan masyarakat. Massifnya pembangunan infrastruktur di Sulsel yang berorientasi pada bisnis global mengakibatkan perampasan sumber-sumber kehidupan perempuan. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada bisnis global, tentunya tidak terlepas dari berbagai kebijakan/program yang dilahirkan dari kesepakatan dan perjanjian antar korporasi dengan pemerintah. Musdalifah, Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mammiri mengungkapkan bahwa, salah satu bukti nyata pembangunan  di  Sulsel  yang  lahir  dari  kesepakatan  korporasi/pemilik  modal  proyek reklamasi untuk pembangunan pelabuhan Makassar New Port dan reklamasi CPI di Kota Makassar. Lebih dari 85 perempuan pesisir/nelayan kehilangan sumber kehidupan dan ruang kelolanya sejak aktivitas reklamasi dilakukan di pesisir Makassar, masyarakat nelayan tradisional pun menjadi buruh di pelelangan ikan. Fakta lainnya, pemerintah juga melanggengkan situasi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat petani khususnya Perempuan, Hal ini dapat dilihat dari hadirnya perusahaan milik BUMN yang telah mengakibatkan konflik agraria berkepanjangan. Tidak adanya itikad baik dari pemerintah untuk menyelsaikan konflik agraria khususnya di Sulsel. Seperti penyelesaian konflik yang terjadi antar PTPN XIV dengan masyarakat petani di Takalar. Masuknya PTPN XIV, dampaknya 89 perempuan petani kehilangan tanah sumber kehidupannya, hingga mereka menjadi buruh tani di tanahnya sendiri bahkan menjadi perempuan buruh bangunan.

Begitupun situasi Perempuan Buruh Migran (PBM) di Kel. Bangkala Kecamatan Manggala dan  PBM  di  Kel.  Pai Kec.  Biringkanaya,  sebanyak  131  Perempuan  Buruh  Migran  dan Anggota  Keluarganya  yang terpaksa bekerja di luar negeri (Sarawak-Malaysia dan Arab Saudi)  akibat tidak adanya  lagi  sumber kehidupan atau  lapangan  pekerjaan di kampung senidri tanpa adanya kepastian atas jaminan perlindungan Hak dari negara. Situasi PBM di Kel. Bangkala yang mayoritas bekerja di Sarawak-Malaysia, mengalami berbagai kekerasan dan pelanggaran hak hampir pada seluruh tahapan bermigrasi mulai dari tahapan pra pemberangkatan sampai kepulangan, selain itu mereka sangat rentan menjadi korban praktek- praktek trafficking baik yang dilakukan oleh calo maupun PT/Penyalur Jasa Tenaga Kerja.

Salah satu korban dari praktek trafficking PBM dialami oleh NH dan SR. di mana keduanya diberangkatkan ke Sarawak Malaysia pada Bulan Agustus 2017 bersama kurang lebih 20 orang  Calon  Tenaga  Kerja  lainnya,  oleh salah  satu  PT/Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja Indonesi (PJTKI) yang beralamat di Kota Pare-Pare Sulsel. Mereka diberangkatkan ke Malaysia sebagai buruh di ladang perkebunan kelapa sawit. praktek trafficking mulai terjadi

sejak proses perekrutan sampai pada saat penempatan di negara tujuan. NH dan calon buruh migran lainnya, di iming-imingi pekerjaan dan upah menggiurkan oleh petugas lapangan PJTKI, selain itu mereka di jerat utang. Bujuk rayu dilakukan dengan memperlihatkan video – video, tempat tinggal dan tempat lokasi bekerja di Malaysia serta upah 3000 ringgit perbulan, dengan jam kerja hanya empat jam perhari (jam 6 – 10 pagi) tetapi faktanya, sampai di Malaysia, mereka dipaksa bekerja di perkebunan sawit dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, dengan upah tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelum berangkat. Selain itu, mereka dipaksa melunasi utang-utangnya, upah/gaji mereka pun diambil paksa oleh petugas lapangan/calo dari PJTKI tersebut. “Siapa yang tidak tergiur melihat video-video itu, tempat tinggal yang nantinya kita tempati, tempat kerja yang sangat bagus lokasinya, juga besarnya gaji yang akan kami terima yaitu 3000 ringgit per bulan. Bujukan mandor, ‘kalau kamu berdua  dengan  suamimu  kerja  akan  lebih  bagus,  siapa  yang  akan  memberimu  6000 ringgit  sebulan  dengan  jam  kerjanya  dimulai  jam  6  pagi  sampai  jam  10  pagi  saja’. Akhirnya saya mulai berfikir untuk berangkat ke Malaysia” Ungkap NH.

Pelanggaran hak lainnya yang dialami oleh Perempuan Buruh Migran di perkebunan kelapa sawit Malaysia, para pekerja/buruh tidak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan kerja, pihak perusahaan tidak menyediakan alat-alat pelindung kerja, seperti sarung tangan, masker, sepatu, helm khususnya bagi perempuan buruh, akibatnya perempuan buruh banyak mengalami gangguan kesehatan seperti iritasi kulit/gatal-gatal dan kesehatan reproduksinya karena bersentuhan langsung dengan pestisida saat bekerja di ladang kelapa sawit. Selain itu, Perempuan buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit kerap menerima perlakuan tidak manusiawi baik dari pemilik perkebunan maupun mandor. Seperti intimidasi dan kekerasan fisik, psikis serta pelecahan seksual.

Musdalifah mengatakan, bahwa Penindasan dan ketidakadilan berlapis yang dialami perempuan buruh migran, perempuan buruh tani dan Perempuan buruh nelayan di pelelangan ikan,  berakar dari ketimpangan relasi kuasa di berbagai level. Pengalaman dan fakta yang ditemukan dilapangan selama SP Anging Mammiri memberikan penguatan/pendidikan kritis bagi Perempuan akar rumput kebanyakan keputusan perempuan untuk menjadi buruh migran di perkebunan maupun PRT Migran bukan didasarkan pada keinginannya, melainkan karena keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan, tak jarang keputusan untuk perempuan berangkat ke luar negeri ditentukan oleh orang lain, seperti suami, ayah, ataupun saudara laki-lakinya. Ketimpangan relasi kuasa tidak hanya di tataran keluarga tetapi juga ketika bekerja. Tingkat pendidikan yang rendah, begitu pun dengan status sosial dan ekonominya maupun status sebagai warga negara mengakibatkan berbagai pihak yang punya kuasa merasa berhak melakukan kekerasan dan mengeksploitasi perempuan buruh.

Pada momenteum Hari Buruh Sedunia, SP Anging Mammiri bersama Perempuan Buruh di Sulsel  mendesak  Pemerintah  Sulawesi  Selatan  (Eksekutif  dan  Legislatif)  untuk membuat Perda yang melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak Perempuan buruh Buruh Migran, buruh tani, PRT Migran, buruh nelayan dengan menghentikan berbagai kebijakan/program yang telah merampas sumber-sumber kehidupan perempuan. Serta menindak tegas PT/PJTKI yang melakukan praktek-praktek trafficking di Sulawesi Selatan”. Tegas Musdalifah Jamal (Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mammiri).

 

Kontak Person :
Suryani (Koordinator Program SP Anging Mammiri  085 255 955 291)

Translate »