Konsultasi Nasional Perserikatan Solidaritas Perempuan Menghadapi Pemilu 2014 “Tidak Ada Demokrasi Tanpa Pemenuhan Kepentingan Perempuan” Jakarta, 01 – 03 Februari 2014

Jelang Pemilu 2014, Perserikatan Solidaritas Perempuan sejak dua tahun terakhir telah melakukan pendidikan politik bagi pemilih perempuan menghadapi pemilu 2014. Pendidikan politik bagi pemilih perempuan marginal dalam Pemilu 2014 bertujuan memperkuat gerakan politik perempuan marginal dalam menentukan dan mengawasi proses Pemilu 2014 maupun proses anggota parlemen yang terpilih dalam pemilu, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perempuan marginal mengenai berbagai aspek dasar tentang pemilu maupun pengawasan proses pelaksanaan Pemilu 2014.

 

Salah satu kegiatan yang sedang dilakukan saat ini adalah Konsultasi Nasional pendidikan politik bagi pemilih perempuan menghadapi pemilu 2014. Kegiatan konsultasi dimaksudkan untuk mendiskusikan lebih dalam pandangan dan memperkuat pemahaman anggota/aktifis SP terkait kepentingan perempuan didalam Pemilu 2014. Secara khusus, Konsultasi Nasional  Solidaritas Perempuan ini bertujuan: (1) memetakan situasi, kecenderungan dan berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam pelaksanaan Pemilu 2014, (2) memetakan strategi penguatan perempuan terutama strategi komunikasi, kampanye dan edukasi untuk menggalang dukungan yang lebih luas bagi penguatan peran politik perempuan pada tataran akar rumput, dan (3) melakukan konsolidasi manejemen-organisasional SP untuk memperkuat pengelolaan program yang berkaitan dengan pemilu 2014.

 

Pemilu 2014 merupakan momentum politik yang harus dimaknai sebagai sarana demokrasi bagi perempuan untuk mempraktekan keputusan politiknya. Walaupun pada prakteknya masih banyak hambatan yang dialami perempuan dalam mempraktekkan keputusan tersebut melalui politik electoral baik secara struktrual, kultural maupun normative. Pengalaman dua kali pesta demokrasi (2004 dan 2009) yang berlangsung di Indonesia, telah membuktikan bawah hak dan kepentingan perempuan dalam proses politik belum terakomodir dengan baik sehingga perempuan masih saja menjadi alat dari proses demokrasi yang berlangsung selama ini. Kenapa demikian? Pengalaman Solidaritas Perempuan pada Pemilukada Jakarta dan Makassar (2012 – 2013), belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pemenuhan hak dan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya perempuan terkait dengan kebutuhan dan kepentingannya sebagai perempuan.

 

Pasca PemiluKada, terpilihnya  Walikota, Gubernur dan Presiden, belum menunjukkan perubahan pada keberpihakan terhadap pemenuhan hak-hak dan kepentingan perempuan. Ini bisa dilihat dari berbagai kebijakan — mulai dari tingkat rencana pembangunan pada semua tataran pemerintah maupun ketentuan perundangan atau peraturan tingkat daerah – belum mampu menjawab berbagai masalah strategis perempuan, terkait dengan : (1) masalah kemiskinan dan pemiskinan yang makin menghancurkan sumber keberlanjutan kehidupan, (2) korupsi yang sudah menggerogoti biaya kesejahteraan rakyat termasuk biaya kesejahteraan perempuan, (3) berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan  maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya, (4) berbagai bentuk kekerasan yang menghancurkan pluralisme dan menimbulkan rasa tidak aman bagi perempuan, (5) penegakan dan perlindungan hak azasi manusia dan hak-hak perempuan.

Oleh karena itu, menjelang Pemilu 2014,  Solidaritas Perempuan menilai penting melakukan Konsultasi Nasional untuk memetakan kembali berbagai kecenderungan masalah, tantangan, peluang yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan perempuan dalam menggunakan momentum Pemilu untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya. Proses ini juga akan memetakan kembali berbagai langkah sukses maupun kekurangberhasilan dalam proses kerja SP dalam memperkuat peran-peran politik perempuan yang sudah dilakukan SP dalam berbagai proses Pemilu atau Pemilukada sejak pasca reformasi.

Konsultasi Nasional ini juga merupakan ruang bagi anggota SP untuk mulai mengidentifikasi situasi politik perempuan di wilayahnya masing-masing. Sekaligus untuk membangun strategi bersama dalam menghadapi pemilu 2014. Konsultasi yang bertema “Pemilu 2014: Tak Ada Demokrasi Tanpa Pemenuhan Kepentingan Perempuan” akan dilaksanakan 3 hari (01-03 Februari 2014), dan diharapkan akan menghasilkan capaian terkait pemahaman dan kapasitas peserta mengenai gambaran situasi kekinian (sosial, budaya, ekonomi, politik) serta dikaitkan dengan kepentingan perempuan. Peta situasi, kecenderungan, tantangan, dan peluang serta kemampuan-kemampuan yang dimiliki perempuan dalam menghadapi Pemilu 2014. Kerangka strategi penguatan perempuan dan penggalangan dukungan yang lebih efektif bagi perempuan akar rumput dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pada Pemilu 2014. Hasil Konsultasi Nasional ini kemudian akan menjadi bagian dalam membangun posisi politik Solidaritas Perempuan dalam menghadapi Pemilu 2014 mendatang.

 

Translate »