Siaran Pers “DA REDD: Gagal Melibatkan Perempuan Dan Tidak Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan”

Pembelajaran Perempuan Dari Program Kalimantan Forest and Climate Partnership di Kalimantan Tengah
kfcpJakarta, 9 Juni 2014. Program Indonesia Australia Forest and Carbon Partnership (IAFCP) melalui program demonstration activity untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) di Kalimantan Tengah, berakhir dengan meninggalkan tanda tanya besar di masyarakat, terutama perempuan. Kehadiran proyek iklim tersebut dianggap tidak berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan, khususnya hutan, maupun pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan. Sebaliknya dampak negatif atas pelaksanaan proyek lah yang dirasakan saat ini. Berbagai permasalahan masih tersisa tanpa kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab. (Lihat: Datang Tak di Undang, Pulang Tinggalkan Utang, Mempertanyakan Pertanggungjawaban KFCP Pasca Proyek)

Penandatangan program Indonesia Australia Forest Carbon Partnership untuk Pengurangan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dilakukan pada tahun 2008, dengan pendanaan sebesar AUSD 100.000.000 dibawah Internasional Forest Carbon Initiative (IFCI). Kerjasama ini memulai aktivitas pengurangan emisi melalui Demonstration activity REDD Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) dengan menjadikan Kalimantan Tengah sebagai ladang uji coba program pada lahan seluas 120.000 hektar dan mencakup 9 Desa 5 Dusun di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat, perempuan dan laki-laki, menjadi target percobaan tanpa memahami maksud dan tujuan dari program tersebut, mulai perencanaan, penetapan wilayah, persiapan hingga implementasinya. Hal ini karena kurangnya transparansi dan keterlibatan masyarakat terkena dampak, perempuan dan laki-laki di dalam tahapan siklus program.

Selain itu, KFCP dianggap gagal melibatkan perempuan secara aktif dan menyeluruh di dalam program, dimana pelibatan hanya sebatas pekerja pembibitan atau penanaman, sehingga KFCP hanya merupakan lapangan pekerjaan bagi perempuan. Perempuan tidak memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan program REDD+, termasuk pelaksanaan program KFCP.  Tidak adanya upaya khusus dalam melakukan konsultasi dan mendorong partisipasi penuh perempuan dengan memberikan informasi yang jelas, lengkap dan mudah dipahami oleh perempuan, menunjukkan bahwa perempuan belum dilihat sebagai pemangku kepentingan utama di dalam upaya penyelamatan lingkungan hutan. Padahal perempuan memiliki keterikatan erat dengan hutan dan secara rutin beraktivitas di lingkungan hutan untuk berkebun, menyadap karet, mengambil sayur-sayuran dan obat-obatan tradisional, termasuk dalam mengambil bahan baku untuk kerajinan rotan.

Minimnya informasi dan keterlibatan penuh perempuan di dalam proyek KFCP berdampak pada tidak termasuknya pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan di dalam konsep dan implementasi program. Sementara, perempuan di wilayah proyek masih terus dihadapkan pada permasalahan-permasalahan akibat deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi. Perluasan aktivitas perkebunan sawit dan kebakaran lahan adalah salah satunya. Perempuan juga masih harus berhadapan juga dengan degradasi budaya gotong royong serta konflik sosial, baik vertikal maupun horizontal, yang hingga kini belum terselesaikan. Bahkan dampak program dari segi ekonomi pun, melalui pembayaran upah pembibitan maupun penanaman, tidak dilihat sebagai keuntungan bagi perempuan, “Proyek REDD tidak bisa menjamin penghasilan jangka panjang, penghasilan yang dihasilkan hanya sebatas ketika proyek berjalan dan jika dibandingkan lebih banyak kerugiannya dibanding keuntungannya” ungkap salah satu Perempuan dari Desa Sei Ahas yang termasuk di dalam lokasi proyek.

Upaya pelibatan berbagai pemangku kepentingan baru terlihat pada akhir-akhir program melalui forum-forum pertemuan, antara lain “Lokakarya Pengembangan REDD+ di-Kalimantan Tengah Pembelajaran dari Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP)” di Swissbell Hotel, Palangkaraya, Kalimantan Tengah tanggal 13-14 Mei 2014 dan “IAFCP Final Seminar: Lesson Learned from the Kalimantan Forest and Climate Partnership and the INCAS Program of Support” di Mercantile Athletic Club, WTC 1, Jakarta pada 5 Juni 2014. Sayangnya, hingga akhir lokakarya di tingkat lokal tersebut, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kepuasan atas penjelasan dari KFCP terkait bagaimana status dan rencana atas wilayah mereka pasca program KFCP berakhir. Hal ini karena tidak ada ketegasan dalam setiap penjelasan, waktu yang terbatas, bahkan tidak membuka ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mempertanyakan dan menyampaikan permasalahannya. Termasuk dalam IAFCP Final Seminar, kehadiran perwakilan perempuan dari masyarakat pun hanya sebatas partisipasi fisik, karena perwakilan perempuan tidak diberi ruang untuk menyampaikan tanggapan dan persoalannya atas pengalaman mereka selama proyek KFCP berlangsung di wilayahnya.

Forum-forum ini hanya menjadi seperti aktivitas formalitas saja, karena ketidakjelasan informasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai REDD dan program KFCP, serta penyelesaian dampak yang timbul akibat aktivitas proyek tidak bisa hanya dijawab melalui pertemuan 1-2 hari. Di dalam kedua pertemuan tersebut telah diangkat persoalan mengenai kurangnya keterlibatan perempuan di dalam persiapan dan pelaksanaan proyek, khususnya dalam hal keterlibatan substantif. Pihak KFCP sendiri mengakui kurangnya pendekatan terhadap perempuan di dalam proyek. Namun, KFCP kembali gagal mengangkat mengenai hambatan dan tantangan seperti apa yang dihadapi KFCP dalam memberikan informasi maupun melibatkan perempuan sebagai bagian dari pembelajaran KFCP.

Hadirnya proyek KFCP di wilayah Kecamatan Mantangai selain tidak membawa solusi bagi kerusakan lingkungan hutan, juga tidak berdampak pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan perempuan maupun mengangkat pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran untuk masuk ke dalam skema REDD+ yang telah diterima Pemerintah Indonesia. Untuk itu, KFCP harus bertanggung jawab atas berbagai persoalan tersebut melalui pemberian laporan pertanggungjawaban proyek yang jelas, benar, lengkap dan mudah dipahami oleh perempuan, menyediakan mekanisme pengaduan keluhan pasca proyek beserta perangkatnya yang sensitif dan responsif gender, untuk mengatasi dan menyelesaikan dampak dan potensi dampak di masa yang akan datang bagi perempuan akibat aktivitas proyek, tanpa membuka proyek baru. Selain itu, penting bagi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk melakukan audit gender terhadap pelaksanaan program KFCP untuk memperlihatkan dampak yang berbeda dialami perempuan akibat intervensi proyek KFCP ke dalam wilayah kehidupan mereka, serta mendorong penerapan aturan perlindungan perempuan di dalam skema dan kebijakan REDD+ yang menjadi agenda Pemerintah Indonesia.

Kontak Person: Aliza (081294189573, aliza@solidaritasperempuan.org)

Translate »