Dialog Dengan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Kelautan dan Perikanan Mendorong Perlindungan Hak Perempuan Nelayan dalam Strategi Pengarustamaan Gender

oleh: Irena lucy Ishimora

Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017   Solidaritas Perempuan mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan berdialoag dengan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong perlindungan hak Perempuan Nelayan dalam strategi PUG. Dialog dihadiri oleh tim pokja pengarusutamaan Gender yang diwakili oleh beberapa orang yaitu Hendar Sugilar (Biro Perencanaan), Wiwik Wulandari (Ditjen Perikanan Tangkap), Erick (Ditjen PRL), Don Bapkas Wisoni (BRSDMKP) dan Bunga Anggie (Biro Perencanaan). Dialog berlangsung sejak  pukul  dua hingga pukuk setengah empat sore, pada pertemuam  dialog ini  merupakan upaya Solidaritas Perempuan utuk mendorong perlindungan hak Perempuan Nelayan dalam strategi Pengarustamaan Gander pada pertemuan ini Arieska Kurniawaty Kepala divisi Kedaulatan Perempuan Melawan Perdagangan Bebas dan Imvestasi menyampaikan, “Situasi perempuan nelayan dan  dan perempuan pesisir yang hingga saat ini identitasnya hanya dilekatkan pada rumah tangga nelayan padahal pada kenyataanya perempuan juga pergi melaut dan melakukan aktifitas sebagai nelayan.”  Hal ini Nampak di wilayah kerja  komunitas Solidaritas Perempuan, yakni SP Jabotabek,  Makasar, Palu, Kendari, Mataram. Perempuan nelayan selama ini belum diakui identitas politiknya.  Hal ini disebabkan tidak adanya data terpilah Gander yang tidak pernah menampakan secara rill dan spesifik data perempuan nelayan.

Dialog bersama ini juga sebagai upaya bagaimana adanya pelibatan masyarakat sipil dalam  pembuatan kebijakan yang responsif gender. Nisa Yura Koordinator Program Solidaritas Perempuan dalam dialog bersama ini juga menyampaikan, “Perlu adanya peran aktif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk  mendorong bersinergi instansi terkait seperti KPPPA yang dapat menjadi ruang pertukaran wawasan”. Saat ini pula Solidaritas Perempuan sedang membangung panduan pemenuhan hak perempuan atas pangan bersama perempuan-perempuan di wilayah komunitas Solidaritas Perempuan.

Dalam Dialog bersama  Pokja Pengarustamaan Gender Kementerian Kelautan dan Perikananan, Nisa Yura juga menegaskan, “Dorongan Solidaritas Perempuan agar Pokja Pengarustamaan Gander Kementerian Kelautan dan Perikananan dapat memastikan  termuatnya prespektif Gander lintas kementerian   dan dapat diketahuinya informasi terkait Road Map dan legal famework yang jelas pada pembuatan kebijakan pengarustamaan gander ini  hendaknya senantiasa memastikan hak dan perlindungan perempuan nelayan”