Seputarsulawesi.com, Jakarta– Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi menilai perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-19 di Hyderabad, India, pada 18-28 Juli 2017 berpihak pada korporasi. Perundingan RCEP berpotensi untuk memperburuk situasi kehidupan rakyat, khususnya rakyat kecil seperti petani, nelayan, pasien, buruh, pelaku usaha kecil, dan perempuan, di ke-16 negara anggota RCEP.
Koalisi ini juga mendesak kepada Pemerintah Indonesia dan seluruh negara anggota RCEP untuk membuka teks perjanjian perundingan perdagangan bebas kepada publik dan membuka partisipasi publik dalam perundingan agar RCEP tidak bertentangan dengan hak-hak dasar publik.
Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewi menambahkan bahwa perempuan berperan penting dalam produksi pangan subsisten yang menjamin pangan dan gizi masyarakat. Namun, RCEP akan menghilangkan ini dan menghentikan perempuan untuk
berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam pengelolaan pangan yang digantikan oleh sistem modern oleh korporasi.
“Untuk itu, kami bersama-sama dengan perempuan adat, perempuan tani, perempuan nelayan, dan perempuan lainnya yang termarjinalkan secara tegas menolak RCEP,” pungkasnya.
Sumber: Seputar Sulawesi
(http://seputarsulawesi.com/berita-ini-bahaya-hasil-perundingan-rcep-di-india-.html)