Liputan Kegiatan “Training Identifikasi, Pemetaan, dan Analisis Situasi Perempuan Buruh Migran dan Keluarganya”

Identifikasi, Pemetaan dan Analisis untuk Memperkuat Advokasi Perlindungan Perempuan Buruh Migran dan Keluarganya
Oleh : Ega Melindo

Pengalaman dan pengetahuan perempuan merupakan sebuah pembelajaran penting dalam memperkuat upaya perjuangan hak-hak perempuan, tidak terkecuali perempuan buruh migran. Selama ini, berbagai pengalaman,  informasi dan pengetahuan  perempuan telah didapatkan dari kerja-kerja komunitas SP, di antaranya situasi kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran terutama perempuan. Berbagai pengalaman dan pengetahuan tersebut juga diperlukan untuk diidentifikasi, dipetakan, dan dianalisis dalam rangka memperkuat advokasi yang dilakukan. Untuk itu, dibutuhkan kapasitas dari Aktivis SP di komunitas, maupun perempuan pemimpin buruh migran untuk dapat mengolah berbagai pengetahuan dan pengalaman menjadi sebuah bahan advokasi dan kampanye untuk perjuangan hak Buruh Migran dan keluarganya.

Berdasarkan situasi di atas, Solidaritas Perempuan (SP) melangsungkan  Traning Identifikasi, Pemetaan dan Analisis situasi Perempuan Buruh Migran yang diikuti oleh aktivis dan perempuan pemimpin buruh migran dari tujuh komunitas SP  yakni, Lampung, Palu, Mataram, Kendari  Makassar, Sumbawa, dan Poso. Training ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas komunitas SP dalam melakukan identifikasi, dan pemetaan situasi perempuan buruh migran dan keluarganya, serta menganalisis situasi tersebut sehingga menjadi dasar dari advokasi dan kampanye yang dilakukan. “Traning  pemetaan  dan identifikasi bagi perempuan buruh migran ini diharapkan dapat  memperkuat  dan menjadi pendukung kerja-kerja pengorganisasian, advokasi, kampanye maupun penanganan kasus  perempuan buruh migran dan keluarganya,” ungkap Nisaa Yura, Koordinator Program SP, sekaligus fasilitator di dalam Training ini.

Melalui training yang difasilitasi oleh anggota SP, Rio Ismail para peserta saling merefleksikan pengalaman mereka dengan mengelaborasi situasi perempuan buruh migran berbasis pemetaan awal yang sudah dilakukan oleh masing-masing komunitas. Pemetaan awal juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor dan aktor dominan dalam sistem migrasi di tingkat lokal,  hingga memetakan dan  menganalisis geopolitik yang ada di sekitar Buruh Migran. Dalam training ini peserta juga  membangun bersama sebuah format standar pendokumentasian yang dapat digunakan sebagai panduan ketika melakukan tahap awal pemetaan dan pengorganisasian.

Untuk memerkuat keterampilan para peserta, metode praktik digunakan, baik untuk berlatih teknik melakukan identifikasi dan pemetaan situasi, maupun praktik advokasi  kasus dan kebijakan, seperti membuat pesan singkat (sms) kepada DPRD membuat pesan di sosial media, serta  bermain peran (role play) bertemu dengan  anggota dewan  dalam waktu singkat. Melalui praktik tersebut, diharapkan peserta dapat berlatih untuk menyampaikan situasi dan tuntutan perempuan buruh migran secara efektif dalam ruang dan waktu yang terbatas.

Dalam proses traning ini, peserta juga saling berbagai mengenai berbagai tantangan yang mereka alami terkait lemahnya komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem perlindungan terhadap perempuan buruh migran. Kebijakan migrasi sejauh ini belum cukup melindungi buruh migran bahkan cenderung menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak buruh migran terutama perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sus Perempuan Buruh Migran asal Mataram,”Kondisi penanganan  perlindungan dan penjaminan  bagi perempuan buruh migran  diwilayah Lombok Barat yang  masih sangat berantakan.”

Melalui training ini, peserta melihat pentingnya saling berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk saling belajar dan memperkuat kerja-kerja yang dilakukan, termasuk bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Peserta juga merumuskan Rencana Tindak Lanjut dari masing-masing Komunitas, yang mencakup berbagai kegiatan, baik terkait pengorganisasian, penanganan kasus maupun advokasi dan kampanye. Kapasitas yang didapatkan dari training diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk melakukan kerja-kerja implementasi program dalam rangka pencapaian mandat organisasi.