Liputan Workshop ASEAN dan Perlindungan Buruh Migran

Buruh Migran Mulai Bicara ASEAN
“Ya jauh beda, kalau pemerintah sepintas enak ngomongnya kalau dikerjakan PRT disana, bangun jam 2 bikin kue, nggak ngitung waktu (Jng, Buruh Migran Brunei Darussalam)”

Setiap tahunnya, ratusan ribu Warga Negara Indonesia bermigrasi untuk bekerja menjadi Buruh Migran. Mayoritas dari mereka adalah perempuan, dan bekerja sebagai PRT.[1] Buruh Migran Indonesia, bekerja di berbagai Negara di dunia, termasuk Negara-negara ASEAN. Berdasarkan data BNP2TKI, Malaysia merupakan Negara tujuan dengan jumlah Buruh Migran Indonesia terbanyak kedua, setelah Arab Saudi.[2] Tak hanya Malaysia, Singapura, Brunnei Darussalam, dan Thailand juga menjadi Negara tujuan Buruh Migran Indonesia, termasuk Buruh Migran Perempuan Pekerja Rumah Tangga.

Tingginya angka Buruh Migran Indonesia yang bekerja di Negara-negara anggota ASEAN, disertai dengan tinggiya kasus kekerasan dan pelanggaran hak Buruh Migran. Berdasarkan catatan BNP2TKI, selama 2012 sedikitnya ada 6.364 kasus TKI bermasalah. Jumlah itu tersebar di Taiwan dengan 2.652 kasus, Singapura 1959 kasus, Hongkong 995 kasus, Malaysia 570 kasus, Brunei Darussalam 165 kasus, Macao SAR 18 kasus, Korea empat kasus, dan Jepang satu kasus.[3]

Situasi tersebut mendorong Solidaritas Perempuan (SP) melakukan peningkatan kapasitas bagi Buruh Migran Perempuan dan keluarganya mengenai mekanisme ASEAN terkait perlindungan Buruh Migran dan keluarganya. Dilakukan untuk mendorong keterlibatan Buruh Migran dalam memperjuangkan hak-hak mereka termasuk melalui mekanisme ASEAN.

Peningkatan kapasitas, dilakukan  pada 17-18 Januari 2014 di Sekretariat Nasional SP.  Workshop ini melibatkan 17 Buruh Migran Perempuan yang berasal dari Karawang  dan memiliki pengalaman bekerja di Malaysia dan Brunei Darussalam. Workshop juga melibatkan Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK).

Melalui workshop selama dua hari tersebut, para peserta mendapatkan gambaran mengenai trend Buruh Migran di ASEAN beserta gambaran kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran Buruh Migran. Workshop ini juga dihadiri oleh dua orang narasumber dari LBH Jakarta yang berbagi mengenai Hak Asasi Manusia, Mekanisme ASEAN dan Ruang-ruang Keterlibatan Masyarakat Sipil, dan Inisiatif Perlindungan Buruh Migran di ASEAN.

Setelah mendapatkan pengetahuan mengenai ASEAN, serta bagaimana melakukan advokasi, kampanye, dan penanganan kasus, di akhir sesi para peserta melakukan permainan  peran untuk mempraktikan bagaiamana melakukan advokasi, kampanye, dan penanganan kasus. Para peserta juga menguatkan komitmen mereka untuk membagikan ilmu yang mereka dapat ketika mereka kembali ke kampung. Mereka berencana akan melakukan sejumlah kegiatan, seperti diskusi, hingga mendorong perlindungan buruh migran di Karawang, baik melalui advokasi Perda Buruh Migran, kampanye, maupun Penanganan kasus.

Workshop ini juga akan ditindaklanjuti dengan pemetaan situasi BMP dan keluarga yang bekerja di Negara ASEAN . Pemetaan akan dilakukan oleh mantan BMP atau keluarganya di wilayah Karawang dengan melihat situasi BMP serta bentuk kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami buruh migran dan keluarganya. Hasil dari pemetaan akan menjadi bahan untuk mendorong Kerangka Instrumen ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Buruh Migran, yang saat ini masih dalam proses pembahasan oleh ACMW.

Workshop serupa juga akan dilakukan di 5 (lima) wilayah lainnya, yaitu Palu (Sulawesi Tengah), Kendari (Sulawesi Tenggara), Makassar (Sulawesi Selatan), Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat). Kegiatan ini merupakan upaya Solidaritas Perempuan dalam mendorong pemimpin-pemimpin perempuan di kelompok Buruh Migran agar mampu memperjuangkan hak-hak BMP dan keluarganya, baik melalui advokasi, kampanye, maupun penanganan kasus, termasuk dalam advokasi mekanisme ASEAN untuk perlindungan buruh migran dan keluarganya