PEREMPUAN MENGGUGAT NEGARA : Hapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan; Hentikan Proyek Pembangunan yang Merusak Alam; Stop Intimidasi dan Kriminalisasi Perempuan Pembela HAM

Aliansi Perempuan Indonesia
Jakarta, 25 November 2024 – Aliansi Perempuan Indonesia (API) yang beranggotakan lebih dari 30 organisasi baik itu perempuan, pekerja, disabilitas, mahasiswa, LGBTIQ+, jurnalis, HAM dan kelompok pro demokrasi lainnya  melakukan  Aksi  Protes  “Perempuan Menggugat Negara”. Sikap tersebut adalah respon terhadap negara  yang  saat  ini  memiliki andil besar atas penindasan dan eksploitasi yang dialami oleh perempuan. Negara yang hakikat fungsinya adalah untuk melaksanakan amanat rakyat, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, menegakkan keadilan, justru bersikap sebaliknya.

Orientasi kebijakan rezim pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang tercermin dalam program Asta Cita dan prioritas kerja 100 hari tidak menyentuh kedaruratan situasi kekerasan terhadap perempuan. Fokus terhadap industri ekstraktivisme, pembangunan infrastruktur dan investasi modal, tidak hanya menunjukkan bagaimana pemerintahan  Prabowo  Gibran  adalah  rezim  baru  yang  melanjutkan  agenda  lama  pemerintahan  Jokowi, namun   juga   menunjukkan   sebuah   rezim   baru   yang   berpotensi   melanggengkan   kekerasan   terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk baik itu seksual, KDRT, kekerasan ekonomi   dan tak jarang berujung pada pembunuhan perempuan terus menerus terjadi. Meski telah ada payung hukum yang seharusnya   dapat   melindungi   perempuan,   namun   lemahnya   komitmen   dan   prioritas   negara   dalam pencegahan dan penanganan menyebabkan problem kekerasan terhadap perempuan tidak menemui solusi.

Alih-alih memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan melalui kebijakan yang telah lama di dorong masyarakat antara lain UU PPRT, UU Masyarakat Adat, pemerintah justru berfokus dan ambisius melahirkan berbagai produk kebijakan yang tidak menjawab akar permasalahan perempuan. Padahal sekitar 5 juta PRT berada dalam ketidakpastian perlindungan hukum dan kerap mengalami kekerasan berlapis. PRT adalah pensupport lajunya ekonomi di negara kita, yang sampai hari ini sudah 20 tahun menanti pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah justru terlihat berambisi  negara  menjual  murah  tenaga  kerja  dan  kekayaan  sumber  daya  alam  serta  mempermudah masuknya investasi dengan dalih untuk kepentingan umum. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 adalah penegasan bahwa Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 sejatinya dibuat secara ugal-ugalan, karenanya, ini menjadi kesempatan bagi pemerintahan saat ini untuk mematuhi putusan MK tersebut dan segera membuat hukum yang lebih adil dan partisipatif.

Proyek  Strategis  Nasional,  Perkebunan  Skala  Besar  dan  Industrialisasi  yang  disertai  dengan  aksi-aksi militerisme merupakan warisan kolonial karena terbukti panen masalah, rakus akan tanah dan merampas sumber penghidupan perempuan yang selama ini lekat dengan perawatan lingkungan. Proyek pembangunan ini telah merusak alam dan berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan. Pembangunan IKN misalnya, telah mengakibatkan krisis air di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur karena menurunnya kualitas air yang berubah warna menjadi kecoklatan. Krisis air ini pun memiliki dampak yang berbeda bagi perempuan, khususnya terkait sanitasi dan higienitas ketika mengalami menstruasi setiap bulannya. Belum lagi, perempuan secara tradisional dibebankan dengan kerja-kerja domestik, seperti mencuci dan memasak, sehingga krisis air akan menggandakan beban perempuan untuk mencari sumber air bersih.

Ketika air yang menjadi sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan dasar mengalami krisis, hal ini akan mengganggu tatanan reproduksi sosial untuk keberlanjutan peradaban masyarakat.

Situasi tersebut adalah gambaran bagaimana pemerintahan saat ini terus melanggengkan pemiskinan struktural, yang membuat perempuan berada pada situasi tidak aman, eksploitatif dan menerima upah murah. Proyek-proyek pembangunan pun saat ini mengkampanyekan tagline “Hijau” seperti “Green City” “Eco-City” yang jika ditelusuri lebih jauh hanya membangun citra investor agar terlihat baik, seolah-olah pembukaan lahan  atau  alih  fungsi  lahan  untuk  kepentingan  berbagai  mega  proyek  tidak  merusak  alam  dan  tidak berdampak pada kehidupan perempuan dan kerusakan lingkungan.

Jaringan API terus mencatat berbagai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi akibat perampasan lahan di berbagai wilayah. Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah misalnya, Badan Bank Tanah yang dibentuk sejak tahun 2021 telah secara sepihak mengklaim lahan Eks HGU PT Sandabi Indah Lestari (SIL) seluas 7.740

Ha. Dalam luasan lahan yang diklaim tersebut ada tanah adat dan lahan pertanian produktif masyarakat. Klaim tanah sepihak ini memicu perlawanan dari masyarakat yang mempertahankan sumber-sumber agrarianya. Selain itu, skema perampasan lahan dan tanah masyarakat yang dikuasai oleh negara dan korporasi atas nama pembangunan untuk kepentingan umum seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) Food-Estate(Lumbung Pangan), Bendungan, Pelabuhan, Proyek Energi Geothermal dan PLTA Poso Energy juga tersebar dengan subur di provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Lampung, Maluku Utara, NTT dan Tanah Papua. Proyek PSN di sejumlah provinsi ini terbukti gagal dan menimbulkan konflik sosial agraria di Masyarakat (Sumber data: Solidaritas Perempuan dan FAMM Indonesia).

Masyarakat bersuara dan berjuang untuk merebut kembali haknya atas tanah dan sumber-sumber penghidupannya. Namun, masyarakat justru di intimidasi, diteror dan bahkan kriminalisasi oleh aparat kepolisian tanpa ada perlindungan hukum.  Pun demikian dengan rekan-rekan jurnalis yang menyebarluaskan perjuangan masyarakat yang mengalami ketidakadilan ini. Skema perampasan ruang agraria rakyat tersebut dilegitimasi melalui UU No. 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

Dari berbagai situasi di atas Aliansi Perempuan Indonesia menuntut negara untuk:

  1. Memprioritaskan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan, salah satunya dengan menerbitkan Instruksi Presiden untuk percepatan implementasi UU TPKS No.12/2022, UU PKDRT No 23/2004, Segera Mengesahkan RUU PPRT dan penegakan hukum lain yang berpihak pada perempuan.
  2. Mencabut  semua  kebijakan  pro  investasi dan anti demokrasi yang justru menciptakan pemiskinan struktural, menghancurkan ruang penghidupan perempuan dan membatasi ruang gerak masyarakat sipil, seperti : UU Cipta Kerja; UU No.2 thn 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; Pasal karet dalam UU ITE, dan kebijakan lainnya.
  3. Menghentikan proyek pembangunan dan strategis nasional yang merusak alam
  4. Menghentikan proyek transisi energi yang merebut hak hidup masyarakat, khususnya perempuan dan menjalankan Rencana Aksi Gender Perubahan Iklim (RAN-GPI) dengan mengedepankan partisipasi bermakna  perempuan,  serta  memastikan    pemenuhan  dan  penghormatan  hak  perempuan  atas sumber penghidupan.
  5. Menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM

 

 

Narahubung :
Mutiara Ika – 082213587565 | Midha Karim – 082187486528 | Fanda Puspitasari – 081359228484 | Amelia -082291853619 | Jumisih – 08561612485 | Nindya Utami – 085252135567

Translate »