Pandemic Covid-19 “Reklamasi Proyek MNP Terus Beraktivitas, Nelayan Tradisional dan Perempuan Pesisir Menuntut Tanggung Jawab Negara”

Siaran Pers Untuk di siarkan segera
Solidaritas Perempuan Anging Mammiri

Makassar, 18 April 2020. Sejumlah nelayan mengeluhkan aktivitas pembangunan pelabuhan Makassar  New  Port  yang  terus  beroperasi  ditengah  situasi  penyebaran  wabah  Covid-19. Nelayan tradisional dan perempuan pencari kerang di pesisir Tallo Makassar, melakukan protes melalui beberapa poster yang berisi keluh kesah yang sedang dihadapi. Saat ini, mereka tidak hanya sedang berjuang mempertahankan sumber penghidupannya di laut dari reklamasi , tapi juga   pandemic covid-19 yang menjadi persoalan dan beban baru bagi masyarakat nelayan khususnya perempuan. sejak ditetapkannya pandemic Covid-19 sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencanan Non Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  sebagai  Bencana  Nasional, Pemerintah telah menghimbau seluruh masyarakat untuk beraktivitas dirumah dan mengurangi aktivtas diluar rumah. Sayangnya,  himbauan ini tidak berlaku bagi para pekerja/pelaksana proyek reklamasi MNP yang masih terus beraktivitas, hingga release dikeluaran. Pada tanggal 10   April   2020,   Nelayan   tradisional  mendapati   kapal   penimbun   (Mitchell-III   Jakarta) mengangkut  material  reklamasi  untuk  perluasan  pembangunan  pelabuhan  Makassar  New Port.akibat       dari    aktivitas tersebut, sejumlah nelayan tradisional kehilangan alat tangkap (rakkang) karena tertimbun lumpur dan materail pembangunan,  menurut informasi nelayan kepada sekretariat SP Anging Mammiri, jumlah   alat   tangkap   nelayan yang hilang sebanyak 70 buah, dengan harga Rp.30.000 /buah. Nelayan pun merasa kesulitan menghentikan aktivitas penimbunan tersebut, karena aktivitas penimbunan  dilakukan pada    malam    hari.    Ditengah situasi seperti itu, nelayan coba membuat pesan kepada publik terkhusus   pemerintah,   melalui tulisan  poster,.  “ Bagaimana  kami rakyat  kecil,  apalagi  kami  para  nelayan  melakukan lockdown sedangkan diluar sana para pekerja Makassar new Port masih tetap beroperasi sampai saat ini”. Tulisan salah satu nelayan tradisional sambil memegang spanduk yang dibuatnya.

Pada  tanggal  6  Februari  2020,  Nelayan  tradisonal  dan  perempuan  pesisir  yang  berjumlah sekitar  200 orang,  melakukan aksi  damai  di depan kantor PT.Pelindo  IV untuk  menuntut pemulihan hak atas kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas pembangunan pelabuhan Makassar New Port yang dilakukan sejak tahun 2017. Masyarakat, khususnya di Kelurahan Tallo, Buloa dan Cambaya terus melakukan berbagai langkah dan upaya untuk  mendesak Pemerintah dan perusahaan agar menghentikan seluruh aktivtas pembangunan yang telah merampas ruang kelola nelayan, termasuk perempuan pencari kerang dan kanjappang, namun sampai hari ini apa yang menjadi suara rakyat dan kepentingan perempuan tidak menjadi sesuatu yang prioritas untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

Saat ini masyarakat khususnya perempuan pesisir, tidak hanya diperhadapkan dengan perampasan akses dan control terhadap sumber kehidupan di laut, , tapi juga diperhadapkan pada bencana non alam penyebaran wabah covid-19. Perempuan memiliki   dampak   berlapis   di   samping harus memastikan ketersedian pangan keluarga (konstruksi peran gender) juga berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah   tangga   (KDRT)   akibat   tekanan stress dalam rumah tangga.. “Penyebaran covid-19   dan   perluasan   pembangunan MNP mengancam khidupan perempuan pesisir”. poster, ungkapan keresahan perempuan pesisir di Kelurahan Tallo.

sejak munculnya penyebaran wabah covid-19 yang disertai dengan himbauan Pemerintah untuk tetap  dirumah,  tidak  dibarengi  dengan  tanggung  jawab  Pemerintah  untuk  pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat.   Hingga ditebitkannya  SK penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah kota Makassar pada 16 April 2020, masyarakat nelayan di pesisir belum di data sebagai masyarakat yang prioritas untuk mendapat bantuan logistik dari Pemerintah.  ”Kami  mendesak  Pemerintah  dan  perusahaan  untuk  segera  menghentikan aktivitas pembangunan proyek Makassar New Port dan fokus untuk melakukan penanganan pada situasi pandemi Covid-19, termasuk memastikan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat selama tinggal di rumah” Ucap Musdalifah Jamal, Ketua Badan Eksekutif Komunitas Soldiaritas Perempuan Anging Mammiri.

 

Kontak Person :
Suryani /Koordinator Program Solidaritas Perempuan Anging Mammiri (085 255 955 291)

Translate »